Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri
DISDUKCAPIL KAB. WONOGIRI GANDENG IBI
oleh Admin 07 November 2020 08:28 UMUM

Wonogiri, Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya mengenai inovasi layanan administrasi kependudukan yang sedang digaungkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu Telunjuk Sakti, Anak Lantip dan Pak Pos. Khususnya untuk mengoptimalkan program Anak Lantip (Anak Lahir Adminduk Tertib) Disdukcapil Kabupaten Wonogiri bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Wonogiri dan DKK Wonogiri.
Pelaksanaan kerjasama berupa fasilitasi Sosialisasi Program Anak  Lantip yang diikuti oleh 200 Bidan tanggal 23 s.d 15 Nopember 2019 di Ngadirojo Wonogiri. Dalam sambutannya  Sungkono Kepala Disdukcapil Kab. Wonogiri menyampaikan agar Bidan bekerja profesional dan tidak manipulasi data kelahiran seseorang supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari dan beliau wanti wanti agar tidak meminjamkan buku induk kelahiran kepada pihak lain. Totok Sugiyarto Kabid PIAK menerangkan bahwa bidan yang ikut sosialisasi merupakan bidan penolong kelahiran aktif. Oleh karena itu harapannya setiap ada peristiwa kelahiran bayi di Wonogiri  agar segera dilaporkan melalui aplikasi yang telah dilatihkan dan langsung kami tindaklanjuti cetak dokumen Adminduknya.  Aplikasi online laporan kelahiran ini terkoneksi dengan SIAK sehingga sekaligus meng-update data kependudukan. Ini adalah konsep pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Perlu diketahui 200 bidan ini berasal dari 25 kecamatan dan dari berbagai desa, jadi di tempat domisilinya mereka adalah orang penting yg memiliki pengaruh kepada. Oleh karena itu mereka kita gandeng dalam kerjasama  sosialisasi dan layanan adminduk, pungkas Totok.

Tracking Permohonan
Jl. Jend. Sudirman No.147, Kabupaten Wonogiri
(0273) 321468
0823-2872-9953
Aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk pelayanan administrasi kependudukan online
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang